Barru – Pemerintah Kabupaten Barru mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (12/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 MPP Kantor Bupati Barru.
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., hadir mewakili Bupati Barru bersama Pj. Sekda Barru Abubakar, jajaran staf ahli dan asisten Setda, Inspektur Kabupaten Barru, serta perwakilan BKAD Barru. Turut mengikuti kegiatan tersebut Ketua Tim Pemeriksa Interim LKPD Kabupaten Barru BPK Sulsel, Muhammad Rizal Fadhil.
Entry meeting yang terpusat di Bali ini diikuti pemerintah daerah di bawah lingkup Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI dan menjadi tahapan awal dimulainya proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Forum tersebut sekaligus menjadi wadah koordinasi antara BPK dan pemerintah daerah guna memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terus terjalin antara BPK RI dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin, penguatan pengawasan internal, serta keterlibatan aktif kepala daerah dan jajaran dalam menjaga akuntabilitas keuangan.
Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Proses ini diharapkan mampu memastikan pelaksanaan APBD berlangsung efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Barru dalam entry meeting ini menunjukkan kesiapan dan komitmen untuk mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan secara profesional dan terbuka. Pemkab Barru memandang pemeriksaan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
