BEKASI — LSM Baladaya mendesak transparansi dan pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan dana siswa SMKN 12 Kota Bekasi. Ketua Umum Baladaya, Izhar Ma’sum Rosadi, menyoroti bukti transfer pembayaran, pengadaan seragam olahraga kelas XI, serta informasi kompensasi 50 persen bagi siswa yatim piatu.
Sorotan itu muncul di tengah keluhan wali murid mengenai biaya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), rekening penerima pembayaran, biaya asuransi, dan kartu pelajar. Sementara itu, kegiatan LDKS tetap direncanakan berangkat pada Senin mendatang.
Izhar meminta pihak sekolah dan Komite Sekolah membuka penjelasan mengenai aliran dana. Menurut dia, setiap pembayaran harus memiliki dasar, tujuan penggunaan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Dana yang dihimpun dari orang tua siswa tidak boleh dikelola tanpa transparansi. Pihak sekolah dan pengelola dana harus menjelaskan uang itu diterima siapa, digunakan untuk apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” tegas Izhar.
Izhar menyampaikan sorotannya setelah melihat bukti transfer yang diperlihatkan kepadanya. Dokumen tersebut perlu dicocokkan dengan kuitansi, identitas penerima, nominal transaksi, dan catatan keuangan.
Perbedaan rekening penerima pembayaran juga perlu dijelaskan secara terbuka. Menurut Baladaya, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan tata kelola dana berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baladaya turut menyoroti informasi mengenai kompensasi 50 persen bagi siswa yatim piatu yang disebut belum terealisasi. Pihak terkait perlu menjelaskan dasar kebijakan, kriteria penerima, dan bukti pelaksanaannya.

Selain itu, wali murid mengeluhkan seragam olahraga kelas XI yang disebut belum diterima. Status pembayaran, jumlah siswa terdampak, dan kepastian penyerahan seragam masih memerlukan konfirmasi.
Izhar menegaskan bahwa persoalan dana pendidikan tidak cukup dijawab dengan pernyataan lisan. Menurut dia, pemeriksaan dokumen dan penelusuran transaksi diperlukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan.
“Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Izhar.
Ia menyatakan Baladaya dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar mempertimbangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dana yang dipersoalkan.
“Audit ini penting agar penggunaan dana yang jumlahnya besar dapat diketahui secara jelas. Kami ingin memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Jika diperlukan, LSM Baladaya dapat memohon kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” tegas Izhar.
PP Nomor 48 Tahun 2008 mengatur pendanaan pendidikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan tersebut juga mengatur pertanggungjawaban serta pengawasan dana pendidikan.
Humas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, M. Anshori yang akrab disapa Aan, sebelumnya menyampaikan bahwa kepala cabang dinas telah menegur kepala sekolah. Aan juga menyatakan kegiatan tersebut merupakan urusan internal sekolah dan KCD melarang adanya pungutan.
Rincian dasar teguran, hasil pemeriksaan, dan langkah perbaikan belum dijelaskan secara terperinci kepada awak media. Keterangan lanjutan diperlukan untuk memastikan tindak lanjut atas keluhan wali murid.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah melarang komite melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Namun, penilaian terhadap pembayaran yang dipersoalkan harus melihat bentuk transaksi, dasar kebijakan, dan pihak yang mengelolanya.
Awak media akan meminta penjelasan Kepala SMKN 12 Kota Bekasi, pengurus Komite Sekolah, dan KCD Pendidikan Wilayah III mengenai aliran dana, pengadaan seragam, kompensasi siswa yatim piatu, serta tindak lanjut teguran terhadap kepala sekolah.