Makassar — Pemerintah Kabupaten Barru resmi menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barru untuk periode 2025–2029.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 27–29 November 2025, dan dibuka oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., di Hotel Best Western Makassar, Kamis (27/11/2025).
Rakor ini melibatkan Tim Pakar Kemiskinan JICA, Bapelitbangda Provinsi Sulsel, 14 perangkat daerah pengampu urusan kemiskinan, serta tujuh kepala desa yang menjadi lokasi pilot project Program Sipakatoki dan Ekonomi Unggulan Silaban.
Panitia pelaksana dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memvalidasi Sistem Nafkah Keluarga Miskin di desa-desa percontohan, tetapi juga menyusun matriks RPKD dan KAK sebagai panduan kerja lima tahun ke depan.
Rakor diisi dengan paparan materi, diskusi tematik, penyusunan dokumen, hingga finalisasi matriks RAT dan RPKD.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Barru, Wakil Bupati Abustan A. Bintang menegaskan pentingnya pendekatan terpadu antara program penurunan kemiskinan dan stunting.
“Dua isu ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Target kita pada 2029, setidaknya 50 persen angka kemiskinan di tujuh desa pilot project dapat ditekan,” ujarnya.
Abustan juga menyoroti besarnya total anggaran desa di Barru yang mencapai sekitar Rp 100 miliar setiap tahun. Menurutnya, secara teori ekonomi, belanja desa semestinya mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, namun hasil di lapangan masih belum bergerak signifikan.
Ia menekankan perlunya kolaborasi kuat antara perangkat daerah, desa, dan pemerintah provinsi guna menghasilkan terobosan yang memberikan dampak konkret.
Integrasi konsep Sistem Nafkah, program Coco Betty, serta model Ekonomi Berkecukupan disebut menjadi fokus pengembangan dalam perencanaan lima tahun mendatang.
Wakil Bupati turut menyinggung kesiapan desa dalam pengembangan ekonomi rumah tangga, termasuk ketersediaan komoditas unggulan seperti ayam dan itik yang menurutnya masih perlu diperbaiki.
Dengan dilaksanakannya rakor ini, Pemkab Barru berharap arah kebijakan penanggulangan kemiskinan semakin terukur, berbasis data lapangan, serta mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
