GOWA — Langkah Polda Sulawesi Selatan, dalam mengusut dugaan penyimpangan proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa ini, mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa, Jabal, menilai tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian merupakan langkah tepat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 30/07/2026.
Jabal mengungkpkn,bahwa proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting agar semua pihak yang terlibat dalam permainan proyek pemda dapat terungkap secara jelas ke publik.
“Langkah penggeledahan ini adalah cara terbaik untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Gowa. Harapannya, semua bisa terbongkar—siapa saja yang main-main dengan proyek pemda. Jika ada ‘penumpang gelap’, Kepala Dinas, bahkan anggota DPRD Gowa yang terlibat, kami minta Polda segera menggelar perkara dan mengumumkannya secara terbuka,” ujar Jabal.
Penguat Hak Angket dan Pencegah Hoaks
Menurut Jabal, kepastian hukum dari aparat penegak hukum (APH) juga menjadi landasan penting bagi DPRD Gowa dalam menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk penggunaan hak angket. Hasil penyidikan resmi yang berbasis data konkret dinilai dapat memberikan kejelasan arah politik daerah.
Lebih lanjut, ia mendorong agar penanganan kasus ini diselesaikan secara cepat hingga ke tingkat kejaksaan dan pengadilan. Putusan pengadilan yang inkrah nantinya dapat dijadikan berkas pendamping dalam sidang paripurna DPRD, serta dilampirkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tegas dari penegak hukum ini diharapkan mampu meredakan tensi politik di Kabupaten Gowa agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kita ingin masalah ini cepat selesai dan kepastian hukum segera didapatkan. Jangan sampai tuduhan hanya berlandaskan gosip dan hoaks yang dimanfaatkan untuk menjatuhkan Bupati Gowa,” pungkasnya.
