MAROS – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Maros mengungkap sejumlah dugaan persoalan ketenagakerjaan di PT Lintas Megantara Makassar. Temuan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan serta tidak diberikannya salinan perjanjian kerja kepada karyawan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pada Selasa (10/11/2026), bahwa terdapat pekerja telah memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menerima slip gaji bulanan yang mencantumkan potongan iuran. Namun, saat dilakukan pengecekan mandiri, saldo maupun riwayat iuran pada akun BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan dinilai belum menunjukkan akumulasi sebagaimana yang diharapkan. Beberapa pekerja juga menyampaikan mengalami kendala saat mengakses akunnya.
“Ada kartu dan ada bukti potongan di slip gaji bulanan, tapi anehnya saldo BPJS tidak terisi. Lebih parah lagi, beberapa akun pekerja justru tidak bisa diakses.” ungkap salah satu karyawan PT Lintas Megantara Makassar yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tidak hanya persoalan BPJS Ketenagakerjaan, PC PMII Maros juga menemukan persoalan lain terkait transparansi hubungan kerja. Berdasarkan keterangan karyawan, meskipun telah menandatangani perjanjian kerja, perusahaan tidak memberikan salinan atau arsip kontrak kepada pekerja.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keterbukaan perusahaan dalam memberikan kepastian hukum kepada karyawan, khususnya mengenai status hubungan kerja, masa kontrak, besaran upah, hak dan kewajiban, serta ketentuan pemutusan hubungan kerja.
Padahal, Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam dua rangkap dengan kekuatan hukum yang sama, sehingga masing-masing pihak, baik pengusaha maupun pekerja, memperoleh satu dokumen perjanjian kerja.
Sementara itu, terkait dugaan persoalan iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Selanjutnya, Pasal 19 mengatur kewajiban pemberi kerja dalam memungut dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab pekerja maupun pemberi kerja kepada BPJS.
Apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan tidak menyetorkan iuran yang telah dipungut dari pekerja, persoalan tersebut dapat mengarah pada konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU BPJS.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua PC PMII Maros, Alif, mendesak manajemen PT Lintas Megantara Makassar untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang disampaikan oleh karyawan.
“Kami memandang bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika upah pekerja dipotong untuk iuran jaminan sosial, perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa iuran tersebut benar-benar disetorkan. Begitu pula dengan kontrak kerja, pekerja berhak mendapatkan salinan dokumen yang telah ditandatanganinya. Jangan sampai pekerja hanya dibebani kewajiban, sementara hak-haknya justru tidak mendapatkan kepastian,” tegas Alif.
PC PMII Maros juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam penyelenggaraan hubungan kerja dan pembayaran iuran jaminan sosial. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara potongan upah dalam slip gaji, pembayaran iuran perusahaan, serta riwayat kepesertaan masing-masing pekerja.
PC PMII Maros menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial dan keberpihakan terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Perusahaan tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga harus menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan sosial bagi setiap karyawan.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari pihak manajemen PT Lintas Megantara Makassar masih diperlukan guna memberikan penjelasan berimbang atas temuan dan keterangan para pekerja tersebut.